KULIAH UMUM IKP POLNEP


Illegal Fishing sebenarnya sudah menjadi masalah klasik, karena telah ada dari zaman dulu masalah tersebut seakan tidak ada habisnya. Upaya pemerintah untuk melakukan penangkapan kapal asing akhir-akhir ini sering terdengar, akan tetapi tetap masih saja ada kapal-kapal asing yang masuk wilayah RI. Maraknya Illegal Fishing di Indonesia, Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Politeknik Negeri Pontianak mengadakan kulia umum yang diperuntukkan para mahasiswa dilingkungan Ilmu Kelautan dan Perikanan. Menurut Ketua Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Drs. Selamat Tarno, M.Si, kuliah umum dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atau wawasan kepada mahasiswa di Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan tentang Illegal Fishing yang beberapa tahun terakhir ini sangat kencar diberantas pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan RI.  Hal ini didasari agar perikanan Indonesia tetap terjaga kelestarian dan berkelanjutan pemberantasan Illegal Fishingnya.  Selain itu, memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa alat tangkap yang aman dan ramah lingkungan. Menurutnya, selama ini sering yang ditangkap diperairan Indonesia adalah yang menggunakan alat tangkap seperti trool atau pukat hariman. Alat tangkap seperti ini sangat merusak ekosistem laut termasuk terumbu karang rusak, ujarnya. Pengguna alat tangkap seperti ini justru lebih banyak digunakan Negara pencuri ikan selama ini merungat sumber kekayaan laut Indonesia.

                     
Luas wilayah maritime Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,8 juta km2 dengan kekayaan yang terkandung di dalamnya seperti kehidupan sekitar 28.00 spesies  flora, 35oo spesies fauna dan 110.000 spesies mikroba. Selain itu, ada 600 spesies terumbu karang dan 40 genera dan jauh lebih kaya dibandingkan Laut Merah yang memiliki sekitar 40 spesies dari 7 genera. Menurut Ketua Jurusan IKP Drs. Selamet Tarno, M.Si bahwa Indonesia Biomasnya Ikan dan perairan Indonesia sangat mudah dijangkau oleh penjarah ikan dari luar Indonesia, karena jaraknya sangat dekat dan memiliki kekayaan laut luar biasa. Oleh sebab itu, pencurian ikan oleh beberapa Negara sering terjadi termasuk di wilayah Kalimantan Barat, ujarnya. Lebih lanjut diungkapkannya, bahwa pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia telah menghancurkan sebagian terumbu karang. Pada munurutnya, terumbu karang memiliki fungsi ekologi dan ekonomi yang kini hanya menyisakan sekitar 28% saja. Pencurian ikan oleh orang kapal-kapal asing menunjukkan ½ (setengah) milyar dollar sampai 4 (empat) milyar dollar pertahun. Dia juga menjelaskan, luas dan kekayaan laut Indoneisia semestinya tersedia sumber daya menusia (SDM) di bidang kelautan yang memadai. Dijelaskannya, selama ini SDM bidang kelautan sangat minim seperti perencanaan, pengelolaan, hukum dan pengamanan kelautan. Minimnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana (kapal, peralatan) menyebabkan seringkali aparat keamanan laut (Kamla) kita tidak berdaya menghadapi kapal-kapal pencuri ikan, sehingga hanya sebagian kecil yang dapat ditanggap. Sekarang ini setiap kapal yang ditangkap, oleh pemerintah dihancurkan. Jika tidak dihancurkan bisa jadi mereka pencuri ikan kembali lagi mencuri dengan kapal yang sama.
Kuliah umum disampaikan Mukhtar, A.Pi, M.Si Kepala Seksi Operasional Wilayah Barat di Dit kapal Pengawas. Dia menyinggung bahwa Illegal fishing di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing disebabkan diantaranya: kebutuhan ikan dunia meningkat dan disisi lain pasokan ikan dunia menurut. Selain itu, fishing ground di Negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, ungkapnya. Dijelaskannya, salah satu faktor yang membuat produksi dan ekspor kita rendah selama puluhan tahun adalah illegal fishing, terutama oleh kapal-kapal asing. Lebih lanjut diungkapkannya, bahwa pemerintah Komitmen pemerintah terkait hal ini telah tercantum dalam “Nawacita”, yaitu “pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IIU)”. Untuk mencapainya, maka sejumlah arah kebijakan strategis yang dikeluarkan, antara lain, adalah: Penguatan Lembaga Pengawasan Laut, dengan cara: Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai satu lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan di laut, termasuk illegal fishing dan pengembangan SOP pengawasan di laut; Penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang (Lembaga-Pemda-Masyarakat) Penguatan kelembagaan pengawas di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, desa); Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas laut dan perikanan termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS); Pengembangan sistem penindakan cepat dan terpadu. Penguatan Sarana Sistem Pengawasan Perikanan melalui: Optimalisasi pelaksanaan MCS (Monitoring, Control, Surveillance) dalam pengelolaan perikanan, dan menyelenggarakan pengawasan di laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu; Meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan VMS (Vessel monitoring system) terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia (seperti Selat Malaka, Laut Natuna); Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT ke atas serta menjadikan data VMS sebagai alat bukti dalam penegakan hukum; Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli (penjagaan laut dan pantai) serta koordinasi antar negara; Memperkuat sarana dan prasarana/instrumen pengawasan masyarakat (Pokmas), dengan melengkapi sarana dan prasarana pengawasannya. Kebijakan lainnya meliputi, Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana dan Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan Perikanan.
Kegiatan kuliah umum selain para mahasiswa, juga dihadiri dosen Ilmu Kelautan dan Perikanan. Kuliah umum dilaksanakan di ruang kuliah Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Politeknik Negeri Pontianak, hari Selasa, 18 Juli 2017.
(Erwandi – Pranata Humas Muda)


Baca Juga...


  • MAHASISWA POLNEP KIBARKAN BENDERA BAWAH LAUT

    Berbagai macam cara merayakan hari Kemerdekaan RI tak terkecuali HUT RI ke-72. Rasa cinta tanah air dan menumbuhkan kecintaan bahari inilah yang mendorong sekelompok generasi untuk melaksanakan upacara yang tidak biasanya dilakukan para generasi muda umumnya. Upacara bendera

  • POLNEP UPACARA HUT RI KE 72

    Direktur : “Polnep Satker terbaik ke-3 Tertib Adminitrasi Keuangan,  ini berkat kerja bersama”.   Politeknik Negeri Pontianak melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan RI ke-72 yang diselenggarakan di halaman kampus dan diikuti seluruh pegawai dan mahasiswa.

  • MAHASISWA POLNEP RAYAKAN HUT RI KE-72

    Untuk pertama kali Tarik Tambang Wanita dilaksanakan Merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-72 tahun 2017 di berbagai daerah di tanah air, berbagai macam acara dilaksanakan, tidak kecuali di Politenik Negeri Pontianak. Pada perayaan Hari Kemerdekaan ke-72 kali ini tidak hanya

  • POLNEP SELENGGARAKAN WOKSHOP SPMI

    Masa depan untuk penjaminan mutu pendidikan tinggi tidak hanya menjadi tugas Kemenristekdik saja, tetapi menjadi tugas perguruan tinggi. Penetapan penjaminan mutu (quality assurance) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) telah

  • DOSEN IKP POLNEP KEMBANGKAN ALAT TANGKAP BUBU DASAR

    Propinsi Kalimantan Barat terletak dibagian Barat Pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08 LU dan 3°05 LS serta diantara 108°0´ BT dan 114°10´ BT. Pemanfaatan sumberdaya perikanan khususnya perikanan laut (Perikanan Tangkap) hingga saat ini masih

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

  • Address: Jl. Akhmad Yani Pontianak
    78124, P.O BOX 1286
  • Email: kampus@polnep.ac.id
  • Website: www.polnep.ac.id
  • Telp/Fax: +62 0561 736180 / +62 0561 740143

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

  • Address: Jl. Akhmad Yani Pontianak
    78124, P.O BOX 1286
  • Email: kampus@polnep.ac.id
  • Website: www.polnep.ac.id
  • Telp/Fax: +62 0561 736180 / +62 0561 740143
SEO Reports for polnep.ac.id