SOSIALISASI UNIT LAYANAN TERPADU


DIREKTUR : “Ini perintah Kementerian dan Menpan RB yang harus dilaksanakan”.

Reformasi Pelayanan Publik yang dibentuk di lingkungan Kemenristekdikti, termasuk di Politeknik Negeri Pontianak dilatarbelakangi, bahwa agenda prioritas membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan: terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; semakin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.
Untuk mewujudkannya, salah satu arah yang dikedepankan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai implementasi UU nomor: 25/2009 tentang pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.
Yang terlambat merespon pembentukan Unit Layanan Terpadu adalah Kemenristekdikti, waktu itu seluruh pimpinan perguruan tinggi dikumpulkan dan disampaikan tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ujar Direktur mengawali arahannya.  Dijelaskannya, bahwa Kementerian memerintahkan seluruh perguruan tinggi maupun kopertis membentuk tim Reformasi Birokrasi dan Pejabat Pengolah Informasi dan Dokumentasi (PPID). Politeknik Negeri Pontianak sudah membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang meliputi : Manajemen Perubahan; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Penguatan Kelembangaan; Penguatan Tatalaksana; Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan setiap bidang dikoordinir satu orang. Unit Layanan Terpadu merupakan salah satu bagian Reformasi Birokrasi dalam bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dan semua perguruan tinggi maupun kopertis sudah membentuk layanan terpadu, ujar Direktur.

                                     
Dijelaskan Direktur, dengan kemampuan yang terbatas saya selaku pimpinan berusaha mewujudkan dan menyiapkan fasilitas untuk Unit Layanan Terpadu (ULT). Sebenarnya ULT merupakan front office yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Semua informasi keluar dan masuk dalam satu pintu yaitu ULT. Ditegaskan Direktur bahwa, kehadiran Unit Layanan Terpadu (ULT) bukan mengamputasi, tidak ada yang diambil alih. Yang ada adalah bagaimana saling memperkuat pelayanan kita baik internal maupun eksternal. Direktur mencontohkan, orang luar tidak bisa menerobos ke unit lain jika ingin mendapatkan dokumen. Ia harus melalui Unit Layanan Terpadu dan disitu ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Untuk Politeknik Negeri Pontianak ada 2 PPID yaitu PPID Pelaksana : Bapak Endang Kusmana dan PPID Pembantu : Erwandi. Dalam UU KIP nomor: 14 tahun 2008 ada aturan yang harus dipatuhi untuk memperoleh informasi dan dokumen. Kita harus siap dalam segala macam perubahan, tegas Direktur. Ia mengungkapkan, memasuki era digital sekarang ini  perguruan tinggi harus siap mengikuti perubahan yang begitu cepat. Ditegaskannya, dengan adanya Unit Layanan Terpadu (ULT) bukan berarti unit lain nganggur, itu salah kaprah dan ULT merupakan penghubung bagi unit-unit lain. Direktur meminta, marilah kita memberikan berkontribusi semampu kita untuk kemajuan lembaga ini (Polnep). Tidak ada pekerjaan diambil oleh orang lain, yang ada adalah bagaimana saling bersinergi satu sama lain.
Sementara itu, Pembantu  Direktur II Politeknik Negeri Pontianak mengatakan bahwa Unit Layanan Terpadu (ULLT) sesungguhnya sebagian kecil dari Reformasi Birokrasi dilingkungan Kemenristekdikti. Dijelaskannya Reformasi Birokrasi didasari adanya Peraturan Menpan RB nomor: 11  tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; Nomor: 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti nomor: 286/A.A4/KP/2017 tentang pembentukan tim Reformasi Birokrasi. Dijelaskan Pembantu Direktur II, Politeknik Negeri Pontianak sudah membentuk Tim Reformasi Birokrasi dengan 8 bidang perubahan dan Kementerian sudah menerima salinan Surat Keputusan tentang tim tersebut. Jika tidak dilaksanakan, Kemenristekdikti akan menunda pembayaran Tukin maupun perubahan anggaran, jelas Pembantu Direktur II.
Dijelaskan Pembantu Direktur, bahwa dalam menjalankan tugasnya Unit Layanan Terpadu (ULT) bertanggungjawab kepada Direktur melalui Pembantu Direktur II. Ditegaskan oleh Pembantu Direktur II, Unit Layanan Terpadu (ULT) penting untuk segera dilaksanakan karena bagian dari Peta Jalan Reformasi Birokrasi. Dia juga menjelaskan, semua layanan internal termasuk kepegawaian, seperti kenaikan pangkat dan sebagainya melalui pintu terlebih dahulu. Jadi setiap pegawai tidak lagi urus kepangkatan atau menyerahkan dokumen langsung ke unit kepegawaian, tetapi melalui Unit Layanan Terpadu, tegas Pudir II.
Sosialisasi Unit Layanan Terpadu (ULT) dipimpin langsung Direktur Politeknik Negeri Pontianak yang didampingi Pembantu Direktur II. Hadir pada acara sosialisasi para Pembantu Direktur, WMM, SPI, Ketua Jurusan, Kepala UPT, UKHI, P3AI, para Kabag dan Kasubag. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di ruang rapat lantai 3, Rabu, 7 Maret 2018.
(Erwandi – Pranata Humas Muda)


Baca Juga...


  • MAHASISWA PERIKANAN POLNEP DIMINATI PERUSAHAAN DI JEPANG

    Mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Studi Pengolaha Hasil Ikan hari ini, Rabu, 11 April 2018 mengikuti seleksi magang di Jepang. Mahasiswa yang akan mengikuti magang di perusahaan di Jepang semester IV. Kehadiran perusahaan Jepang di antaranya Direktur Rise Neo

  • DIREKTUR MEMBUKA PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI

    Pelatihan Asesor yang diselenggarakan mulai hari ini dari tanggal 2 sampai 7 April, sebagai pimpinan mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja keras para tim PEDP maupun LSP yang melaksanak kegiatan ini, yang sumber anggarannya dari ADB-LOAN 2928-INO, ungkap Direktur

  • KEMENRISTEKDIKTI LAKUKAN VISITASI LAPANGAN KESIAPAN PEMBUKAAN PSDKU POLNEP DI KABUPATEN SANGGAU

    Semangat Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mendirikan PDD Polnep di Kabupaten Sanggau cukup tinggi. Gedung yang sekarang ini Alhamdulillah sudah dihibahkan oleh pemerintah Sanggau untuk kampus, ujar Direktur Politeknik Negeri Pontianak mengawali sambutannya. Diungkapkannya,

  • PEKAN RAYA BIDIKMISI POLNEP

    Memajukan kehidupan bangsa dan Negara tidak hanyak sekedar meningkatkan prestasi akademik semata, tetapi prestasi non akademik perlu dilakukan oleh generasi muda termasuk mahasiswa bidikmisi, ujar Pembantu Direktur III Wawan Heryawan mengawali sambutannya pada pembukaan Pekan

  • DISEMINASI BANTUAN LAYANAN PKPKL DIKTI

    Perguruan Tinggi Swasta(PTS) di Kalimantan Barat hari Jum’at 23 Maret 2018 mengikuti Diseminasi Program Bantuan Pengembangan Layanan Pusat Karir dan Pusat Karir Lanjutan (PKPKL) tahun 2018 di aula gedung utama lantai 3 Politeknik Negeri Pontianak. Kegiatan merupakan kerja

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

  • Address: Jl. Akhmad Yani Pontianak
    78124, P.O BOX 1286
  • Email: kampus@polnep.ac.id
  • Website: www.polnep.ac.id
  • Telp/Fax: +62 0561 736180 / +62 0561 740143

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

  • Address: Jl. Akhmad Yani Pontianak
    78124, P.O BOX 1286
  • Email: kampus@polnep.ac.id
  • Website: www.polnep.ac.id
  • Telp/Fax: +62 0561 736180 / +62 0561 740143
SEO Reports for polnep.ac.id