BIMTEK PENYUSUNAN SOTK

Organisasi perguruan tinggi merupakan wadah yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan hubungan kerja setiap unit kerja di lingkungan perguruan tinggi.

Oleh karena itu, Politeknik Negeri Pontianak memandang perlu adanya revisi atau perubahan SOTK sesuai dengan kebutuhan saat ini dan akan datang. SOTK yang digunakan saat ini sudah cukup lama yaitu tahun 2002, saat ini sedang dilakukan revisi. Dalam rangka perbaikan atau revisi SOTK, Politeknik Negeri Pontianak melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan SOTK yang melibatkan semua unsur yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Sebagai narasumber Drs. Abdul Muin Kadir, M.Pd dari Politeknik Negeri Mediakreatif.
OTK Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. OTK Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri, ujar Abdul Muin Kadir.
Dijelaskannya, OTK Perguruan Tinggi Negeri disusun sesuai kebutuhan dan pengembangan perguruan tinggi. Penyusunan OTK mengacu pada pedoman yaitu Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi dan lampiran. Dia juga menyinggung persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan usul penataan OTK. Diantara persyaratan itu diantaranya Naskah Akademik sesuai sistematika, yang memuat latar belakang, tujuan, kedaan saat ini (kelambagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan permasalahan), rencana pengembangan, dan usul penataan unit organisasi.
Disinggung tentang besarnya kebutuhan unit organisasi perguruan tinggi, diungkapkannya bahwa Kebutuhan unit organisasi perguruan tinggi ditentukan dengan menghitung jumlah komponen pembentuk organisasi, yaitu Program Studi, Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kegiatan Penelitian, Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, Anggaran, Kerja Sama, Tanah, Gedung, dan Sistem Informasi Manajemen.
Ditanya mengenai proses penataan OTK Perguruan Tinggi Negeri sehingga ditetapkan dengan Peraturan Menteri, ia menjelaskan Usul penataan OTK kepada Menristekdikti dilampiri dengan Naskah Akademik. Direktorat Jenderal Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi akan membahas, mengevaluasi dan menelaah kebutuhan organisasi sesuai Naskah Akademik yang diusulkan bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi Kemristekdikti. Setelah itu, evaluasi lapangan untuk memeriksa dan menghitung komponen pembentuk organisasi sesuai dengan data yang disampaikan. Rekomendasi Direktorat Jenderal Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Kemristekdikti, usul penataan OTK telah disetujui dapat diproses lebih lanjut. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti mengajukan Naskah Akademik penataan OTK Perguruan Tinggi kepada Kemepan RB. Kemenpan RB melakukan rapat harmonisasi yang melibatkan Kemristekdikti, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan. Persetujuan usul penataan OTK dan struktur organisasi dari Kemenpan RB. Penyusunan Permenristek Dikti tentang Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Negeri pengusul, ungkapnya.
Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SOTK dibuka secara resmi Pembantu Direktur II Hendro Cahyono mewakili Direktur, yang dilaksanakan di ruang lantai 3, Senin, 20 Mei 2019.
(Erwandi – Pranata Humas Muda)