POLNEP LAKSANAKAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI MAHASISWA

Kegiatan uji sertifikasi kompetensi mahasiswa di LSP P1 Polnep sudah dilaksanakan sejak LSP P1 Polnep mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dan 2018 didanai oleh Polytechnic Education Development Project (PEDP) dan DIPA Polnep. Sedangkan pada tahun 2019 selain didanai oleh kedua sumber tadi, Polnep mendapatkan hibah beasiswa melalui program revitalisasi untuk melakukan Uji Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi dari kemenristek dikti. Hal ini dimaksudkan untuk menyukseskan dan mewujudkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lulusan Pendidikan Tinggi vokasi selain memperoleh ijazah juga harus memiliki sertifikat pendamping ijazah yang menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi vokasi. Sehingga para lulusan memiliki daya saing untuk masuk ke dunia kerja.
Jumlah peserta yang lulus untuk mengikuti uji sertifikasi mahasiswa tahun 2019 melalui program revitalisasi pendidikan tinggi  vokasi berjumlah 319 mahasiswa. Mereka berasal dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan (TSP), Teknik Mesin (TM), Teknologi Pertanian (TP), Ilmu Kelautan dan Perikanan (IKP), Teknik Elektronik (TE), Teknik Arsitektur (TA) dan Akuntansi. Pelaksanaan ujian berlangsung dari tanggal 15 April – 25 Juni 2019 di masing – masing tempat uji kompetensi (TUK) jurusan. Adapun nama-nama skema yang diujikan pada kegiatan uji kompetensi kali ini adalah skema Pengawas Mutu (Quality Control) skema Pembekuan Udang, skema Asisten Kebun Kelapa Sawit, skema Pengujian Proksimat, skema System Programmer, skema Pengelasan SMAW (MMAW) Satu, skema Juru Gambar Arsitektur, skema Teknisi Akuntansi Madya, skema Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Gedung, skema Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan, skema Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung, skema Juru Ukur dan Pemetaan dan skema Pengawas Pekerjaan Beton.
LSP P1 Polnep memiliki sumber daya 84 asesor kompetensi. Jumlah asesor kompetensi akan terus ditambah mengingat jumlah asesi (mahasiswa yang diuji) banyak dan lisensi askom juga harus terpelihara. Tahun 2017 jumlah lulusan Polnep yang memiliki sertifikat kompetensi 67 mahasiwa, tahun 2018 berjumlah 399 mahasiswa dan di tahun 2019 ditargetkan jumlah lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi berjumlah 600 mahasiswa. Target selanjutnya adalah semua lulusan Polnep memiliki sertifikat kompetensi pendamping ijazah.
Sementara itu Muflihah Ramadhia STP MP, Ketua LSP P1 Polnep mengungkapkan, uji sertifikasi kompetensi ini sangat penting. Dari tahun 2012, sudah ada peraturan tentang perguruan tinggi, dimana tiap lulusan harus dilengkapi surat keterangan pendamping ijazah. Di dalamnya menguraikan beberapa hal yang didapat mahasiswa selama perkuliahan,” ujar Toasin.
Pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi perlu anggaran lumayan besar dalam proses assesment-nya, ia minta uji sertifikasi harus menjadi salah satu item dalam penggunaan PNBP. “Ini hak setiap mahasiswa. Tetapi karena dana terbatas, masih dilakukan pilihan. Pertama dari bidikmisi, kedua dengan IPK tertentu,” katanya. Ditambahkannya, LSP P1 Polnep sudah melaksanakan uji sertifikasi sejak mendapat lisensi dari BNSP di tahun 2017. Pelaksanaan uji tahun ini didanai Polytechnic Education Development Project (PEDP), DIPA Polnep, dan Kemenristek Dikti.
Pada 2017, 67 lulusan Polnep memiliki sertifikat kompetensi. Tahun 2018 berjumlah 399 mahasiswa. Tahun 2019, kami target 600 mahasiswa. Target selanjutnya semua lulusan memiliki sertifikat kompetensi pendamping ijazah,” tutupnya.
(Erwandi – Pranata Humas Muda)

Kegiatan uji sertifikasi kompetensi mahasiswa di LSP P1 Polnep sudah dilaksanakan sejak LSP P1 Polnep mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dan 2018 didanai oleh Polytechnic Education Development Project (PEDP) dan DIPA Polnep. Sedangkan pada tahun 2019 selain didanai oleh kedua sumber tadi, Polnep mendapatkan hibah beasiswa melalui program revitalisasi untuk melakukan Uji Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi dari kemenristek dikti. Hal ini dimaksudkan untuk menyukseskan dan mewujudkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lulusan Pendidikan Tinggi vokasi selain memperoleh ijazah juga harus memiliki sertifikat pendamping ijazah yang menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi vokasi. Sehingga para lulusan memiliki daya saing untuk masuk ke dunia kerja.
Jumlah peserta yang lulus untuk mengikuti uji sertifikasi mahasiswa tahun 2019 melalui program revitalisasi pendidikan tinggi  vokasi berjumlah 319 mahasiswa. Mereka berasal dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan (TSP), Teknik Mesin (TM), Teknologi Pertanian (TP), Ilmu Kelautan dan Perikanan (IKP), Teknik Elektronik (TE), Teknik Arsitektur (TA) dan Akuntansi. Pelaksanaan ujian berlangsung dari tanggal 15 April – 25 Juni 2019 di masing – masing tempat uji kompetensi (TUK) jurusan. Adapun nama-nama skema yang diujikan pada kegiatan uji kompetensi kali ini adalah skema Pengawas Mutu (Quality Control) skema Pembekuan Udang, skema Asisten Kebun Kelapa Sawit, skema Pengujian Proksimat, skema System Programmer, skema Pengelasan SMAW (MMAW) Satu, skema Juru Gambar Arsitektur, skema Teknisi Akuntansi Madya, skema Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Gedung, skema Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan, skema Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung, skema Juru Ukur dan Pemetaan dan skema Pengawas Pekerjaan Beton.
LSP P1 Polnep memiliki sumber daya 84 asesor kompetensi. Jumlah asesor kompetensi akan terus ditambah mengingat jumlah asesi (mahasiswa yang diuji) banyak dan lisensi askom juga harus terpelihara. Tahun 2017 jumlah lulusan Polnep yang memiliki sertifikat kompetensi 67 mahasiwa, tahun 2018 berjumlah 399 mahasiswa dan di tahun 2019 ditargetkan jumlah lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi berjumlah 600 mahasiswa. Target selanjutnya adalah semua lulusan Polnep memiliki sertifikat kompetensi pendamping ijazah.
Sementara itu Muflihah Ramadhia STP MP, Ketua LSP P1 Polnep mengungkapkan, uji sertifikasi kompetensi ini sangat penting. Dari tahun 2012, sudah ada peraturan tentang perguruan tinggi, dimana tiap lulusan harus dilengkapi surat keterangan pendamping ijazah. Di dalamnya menguraikan beberapa hal yang didapat mahasiswa selama perkuliahan,” ujar Toasin.
Pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi perlu anggaran lumayan besar dalam proses assesment-nya, ia minta uji sertifikasi harus menjadi salah satu item dalam penggunaan PNBP. “Ini hak setiap mahasiswa. Tetapi karena dana terbatas, masih dilakukan pilihan. Pertama dari bidikmisi, kedua dengan IPK tertentu,” katanya. Ditambahkannya, LSP P1 Polnep sudah melaksanakan uji sertifikasi sejak mendapat lisensi dari BNSP di tahun 2017. Pelaksanaan uji tahun ini didanai Polytechnic Education Development Project (PEDP), DIPA Polnep, dan Kemenristek Dikti.
Pada 2017, 67 lulusan Polnep memiliki sertifikat kompetensi. Tahun 2018 berjumlah 399 mahasiswa. Tahun 2019, kami target 600 mahasiswa. Target selanjutnya semua lulusan memiliki sertifikat kompetensi pendamping ijazah,” tutupnya.
(Erwandi – Pranata Humas Muda)